Cara Mengurus PBG di Solo 2026: Pengganti IMB, Syarat & Biaya

Anda mencari cara mengurus IMB di Kota Solo? Ada kabar penting: sejak terbitnya PP Nomor 16 Tahun 2021, IMB sudah tidak diterbitkan lagi. Penggantinya adalah PBG (Persetujuan Bangunan Gedung), dan setelah bangunan selesai dibangun, pemilik juga perlu mengurus SLF (Sertifikat Laik Fungsi).

Artikel ini pertama kali kami tulis pada 2014, saat warga Solo masih mengurus IMB di loket. Kini seluruh prosesnya berjalan daring lewat SIMBG. Kami memperbaruinya agar sesuai aturan terbaru: syarat PBG di Kota Surakarta, alur pengajuan, cara menghitung retribusi, pembebasan retribusi untuk MBR, sampai catatan khusus bangunan di Solo.

Ringkasan syarat PBG Kota Solo (2026):

• KTP pemilik (badan usaha: NIB dan akta pendirian)
• Bukti hak atas tanah: sertifikat, atau perjanjian pemanfaatan tanah bila tanah milik orang lain
• KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang) sesuai RTRW/RDTR Kota Surakarta
• Dokumen lingkungan sesuai skala: SPPL, UKL-UPL, atau AMDAL
• Gambar arsitektur: situasi, denah, tampak, potongan
• Gambar struktur dan laporan perhitungan struktur
• Gambar utilitas/MEP: air bersih, air kotor, drainase, listrik
• Akun SIMBG di simbg.pu.go.id dengan lokasi Kota Surakarta

Isi panduan

1. Dari IMB ke PBG: apa yang berubah di Solo
2. Jenis IMB lama dan padanannya di PBG
3. Syarat administrasi PBG Kota Surakarta
4. Dokumen teknis PBG
5. Alur pengajuan PBG di SIMBG Kota Surakarta
6. Retribusi PBG di Solo dan pembebasan untuk MBR
7. Bangunan khusus di Solo: cagar budaya, menara, SPBU, rumah ibadah
8. SLF setelah bangunan selesai
9. Pertanyaan yang sering diajukan

1. Dari IMB ke PBG: apa yang berubah di Solo

IMB dulu adalah izin yang diberikan sebelum membangun. PBG berbeda cara pandangnya: yang disetujui adalah rencana teknis bangunan, yaitu apakah gambar dan perhitungannya memenuhi standar keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan. Karena itu, porsi dokumen teknis di PBG jauh lebih besar dibanding IMB zaman dulu.

Aspek	IMB (dulu)	PBG (sekarang)
Dasar hukum	UU 28/2002, Perda dan SK Wali Kota	UU Cipta Kerja, PP 16/2021, Perda Kota Surakarta 14/2023
Cara mengajukan	Berkas fisik di loket	Online di SIMBG (simbg.pu.go.id); bangunan usaha terhubung OSS
Yang dinilai	Kelengkapan berkas dan gambar	Kesesuaian rencana teknis dengan standar, oleh tim penilai teknis
Retribusi	17,5 per mil dari nilai bangunan	Rumus luas lantai x indeks x SHST (lihat bagian 6)
Setelah selesai dibangun	Tidak ada kewajiban lanjutan	Wajib SLF sebelum bangunan dimanfaatkan

Catatan sejarah: versi lama artikel ini mengutip SK Wali Kota Surakarta Nomor 974/049/I/2000, yang menetapkan retribusi IMB sebesar 17,5 per mil dari nilai bangunan (60% untuk bangunan keagamaan dan sosial budaya murni, 50% untuk perubahan bangunan). Ketentuan itu sudah tidak berlaku dan tidak bisa dipakai untuk menaksir biaya PBG.

2. Jenis IMB lama dan padanannya di PBG

Pada 2014, Kota Solo membedakan 14 jenis IMB, mulai dari IMB balik nama sampai IMB khusus menara BTS. Di sistem PBG, jenis permohonan tidak lagi dibagi sedetail itu. Yang menentukan adalah fungsi bangunan dan tingkat kompleksitasnya. Berikut padanannya:

IMB lama (2014)	Sekarang di PBG
IMB baru lantai 1 dan bertingkat	PBG bangunan baru. Bangunan bertingkat wajib melampirkan perhitungan struktur.
IMB renovasi bertingkat	PBG perubahan, bila renovasi mengubah struktur, luas, jumlah lantai, atau fungsi.
IMB balik nama	Tidak ada lagi jenis permohonan khusus balik nama. IMB lama tetap sah; untuk jual beli atau agunan, IMB lama biasanya cukup, ditambah SLF bila diminta. Bila nama di IMB perlu disesuaikan, tanyakan ke DPUPR.
IMB merobohkan	Pembongkaran diatur PP 16/2021; bangunan sederhana cukup pemberitahuan, bangunan tertentu perlu rencana teknis pembongkaran.
IMB khusus: menara BTS, menara rooftop, reklame	PBG prasarana bangunan gedung, dengan rekomendasi terkait (misalnya keselamatan penerbangan).
IMB khusus: SPBU/SPBE, rumah sakit, gedung lebih dari 4 lantai	PBG bangunan tidak sederhana atau khusus, dinilai Tim Profesi Ahli (TPA), umumnya lewat OSS.
IMB khusus: bangunan pemerintah	PBG bangunan gedung negara; bebas retribusi.
IMB khusus: tempat ibadah	PBG fungsi keagamaan; bebas retribusi menurut Perda 14/2023, tetap perlu rekomendasi FKUB dan Kemenag.

3. Syarat administrasi PBG Kota Surakarta

Siapkan dokumen berikut dalam format digital (PDF) sebelum membuka SIMBG:

1. Identitas pemohon: KTP dan NPWP untuk perorangan, atau NIB dan akta perusahaan untuk badan usaha.
2. Bukti hak atas tanah: SHM, HGB, atau surat perjanjian pemanfaatan tanah bila tanah disewa. Bukti pelunasan PBB terakhir sebaiknya ikut disiapkan.
3. KKPR: memastikan fungsi bangunan sesuai rencana tata ruang Kota Surakarta, sekaligus memuat ketentuan KDB, KLB, KDH, dan garis sempadan. Untuk bangunan usaha, KKPR diurus lewat OSS.
4. Dokumen lingkungan: SPPL untuk rumah tinggal dan usaha kecil, UKL-UPL atau AMDAL untuk kegiatan yang lebih besar.
5. IMB atau PBG lama bila bangunan akan direnovasi, diperluas, atau berubah fungsi.

4. Dokumen teknis PBG (paling sering dikembalikan)

Di tahap inilah sebagian besar berkas berstatus "dikembalikan" untuk revisi. Dokumen rencana teknis yang perlu dilampirkan:

Dokumen	Isi	Kesalahan yang sering terjadi
Arsitektur	Situasi, denah, tampak, potongan, rencana atap, spesifikasi material	Melanggar KDB atau garis sempadan, terutama di gang sempit permukiman padat Solo
Struktur	Gambar fondasi, kolom, balok, pelat, penulangan, dan laporan perhitungan struktur termasuk beban gempa	Tidak ada analisis gempa, gambar tidak cocok dengan laporan
MEP	Air bersih, air kotor, drainase, sumur resapan, listrik, proteksi kebakaran untuk bangunan umum	Pengolahan limbah dan resapan tidak digambar
Tenaga ahli	Surat pernyataan tanggung jawab dari tenaga ahli ber-SKK	SKK tidak sesuai bidang

Untuk bangunan sampai 2 lantai, penyelidikan tanah (sondir) umumnya tidak wajib dilampirkan, tetapi asumsi daya dukung tanah tetap harus tertulis di laporan struktur. Untuk gedung tinggi, data sondir tetap dibutuhkan, sama seperti syarat IMB khusus gedung lebih dari 4 lantai dulu.

5. Alur pengajuan PBG di SIMBG Kota Surakarta

Tidak ada situs SIMBG khusus Solo. Pengajuan masuk lewat SIMBG nasional, lalu berkas diteruskan ke Pemkot Surakarta: pemeriksaan teknis ditangani Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), sedangkan SK PBG diterbitkan secara online oleh DPMPTSP Kota Surakarta. Untuk kegiatan berusaha, permohonan PBG dan SLF juga dapat diakses melalui sistem OSS.

1. Buat akun: buka simbg.pu.go.id, daftar sebagai pemohon dengan NIK dan email aktif.
2. Isi data dan unggah dokumen: pilih pengajuan PBG, pilih Provinsi Jawa Tengah, Kota Surakarta, kecamatan, dan kelurahan sesuai sertifikat. Pastikan luas lantai di formulir sama persis dengan gambar.
3. Verifikasi dan konsultasi teknis: berkas diperiksa dan dinilai tim penilai teknis (TPT) atau Tim Profesi Ahli (TPA) sesuai kompleksitas. Catatan revisi muncul di dasbor SIMBG.
4. SKRD: setelah dokumen dinyatakan memenuhi standar, Surat Ketetapan Retribusi Daerah terbit.
5. PBG terbit: setelah retribusi dibayar dan bukti bayar diunggah, PBG elektronik dapat diunduh. Status berkas juga bisa dilacak di layanan lacak berkas PBG dan SLF milik DPMPTSP Kota Surakarta.
6. SLF: setelah bangunan selesai, ajukan SLF agar bangunan sah dimanfaatkan (lihat bagian 8).

Penting: jumlah revisi di SIMBG dibatasi. Bila batas perbaikan terlampaui, permohonan harus diajukan ulang dari awal. Baca penyebab pengajuan PBG ditolak sebelum mengunggah berkas.

6. Retribusi PBG di Solo dan pembebasan untuk MBR

Retribusi PBG di Kota Surakarta kini diatur dalam Perda Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Perda ini menghitung retribusi dari tingkat penggunaan jasa dikali harga satuan, dengan rumus umum:

Retribusi PBG = Luas total lantai x Indeks lokalitas x SHST x Indeks terintegrasi x Indeks bangunan gedung terbangun

• Luas total lantai: jumlah luas semua lantai bangunan.
• Indeks lokalitas dan SHST: SHST adalah standar harga satuan tertinggi bangunan gedung negara per m² yang ditetapkan pemerintah daerah.
• Indeks terintegrasi: gabungan indeks fungsi (hunian, usaha, sosial budaya), kompleksitas, permanensi, dan ketinggian bangunan.
• Indeks bangunan terbangun: membedakan bangunan baru dengan bangunan yang sudah berdiri.

Nilai indeks dan tarif tercantum di lampiran perda, dan angka akhirnya dihitung otomatis di SIMBG setelah dokumen teknis disetujui. Perda 14/2023 sendiri telah disetujui untuk diubah oleh Wali Kota dan DPRD Surakarta pada Desember 2025, jadi selalu cek SKRD Anda sebagai angka resmi.

Yang dibebaskan dari retribusi PBG menurut Perda 14/2023: bangunan milik pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah, serta bangunan fungsi keagamaan.

Bebas retribusi PBG untuk MBR di Solo

Sejalan dengan program nasional pembebasan retribusi PBG untuk masyarakat berpenghasilan rendah, Pemkot Surakarta menerbitkan Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 28 Tahun 2025 (ditetapkan 14 Juli 2025). Ketentuan pokoknya:

Kriteria	Ketentuan Perwali 28/2025
Penghasilan maksimal	Rp8.500.000/bulan (belum kawin); Rp10.000.000/bulan (pasangan kawin, atau peserta Tapera berpenghasilan tunggal)
Data kemiskinan	Tercatat di e-SIK dan/atau DTKS
Luas rumah	Maksimal 36 m² (rumah umum/rusun) atau 48 m² (rumah swadaya)
Berlaku	Satu kali retribusi PBG
Cara mengajukan	Permohonan tertulis kepada Wali Kota melalui perangkat daerah urusan pekerjaan umum dan penataan ruang; dinilai tim, bisa disertai survei lapangan, lalu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota

Perlu diingat, yang dibebaskan hanya retribusinya. Gambar dan dokumen teknis tetap wajib disiapkan.

Biaya di luar retribusi

Selain retribusi, ada biaya penyusunan dokumen teknis oleh tenaga ahli. Di Konstruksiana, jasa perhitungan struktur untuk PBG mulai Rp20.000/m², dan wilayah layanan kami mencakup Solo dan sekitarnya.

7. Bangunan khusus di Solo: cagar budaya, menara, SPBU, rumah ibadah

Daftar syarat IMB khusus pada 2014 menunjukkan bahwa beberapa jenis bangunan di Solo memang perlu rekomendasi instansi lain. Prinsip itu masih berlaku di PBG, hanya saja rekomendasinya kini diunggah ke SIMBG atau diurus lewat OSS.

• Kawasan dan bangunan cagar budaya. Solo memiliki banyak kawasan bersejarah, seperti sekitar Keraton Kasunanan, Pura Mangkunegaran, Laweyan, dan Kauman. Perubahan bangunan di kawasan ini biasanya perlu pertimbangan tim ahli cagar budaya, dan desain fasad bisa diatur lebih ketat.
• Menara, gedung tinggi, dan reklame besar. Sebagian wilayah Solo berada dalam kawasan keselamatan operasi penerbangan Bandara Adi Soemarmo. Dulu syarat IMB menara mencantumkan rekomendasi Lanud Adi Soemarmo; kini ketinggian bangunan tetap harus sesuai batas KKOP.
• SPBU/SPBE, rumah sakit, pusat perbelanjaan. Umumnya memerlukan Andalalin dari Dinas Perhubungan, dokumen lingkungan UKL-UPL atau AMDAL, serta penilaian TPA.
• Rumah ibadah. Tetap memerlukan rekomendasi Kemenag dan FKUB Kota Surakarta, walaupun retribusinya dibebaskan.
• Renovasi dan tambah lantai. Banyak rumah dan ruko di Solo ditingkat. Kemampuan kolom, balok, dan fondasi lama wajib dicek terhadap beban tambahan sebelum desain dibuat.

8. SLF setelah bangunan selesai

PBG hanya menyetujui rencana. Setelah konstruksi selesai, pemilik mengajukan SLF lewat SIMBG dengan melampirkan laporan pengawasan dan gambar terbangun (as-built). SLF menyatakan bangunan laik fungsi dan kini sering diminta untuk jual beli, agunan bank, maupun izin usaha. Untuk bangunan lama yang sudah berdiri tanpa PBG, prosesnya dimulai dari pengukuran, gambar as-built, dan pemeriksaan kelaikan. Penjelasan lengkap ada di pengertian dan cara mengurus SLF, dan panduan umum PBG ada di panduan lengkap pengurusan PBG lewat SIMBG.

9. Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah masih bisa mengurus IMB di Solo?

Tidak. Sejak PP 16/2021 berlaku, IMB tidak diterbitkan lagi dan diganti PBG yang diajukan online lewat SIMBG.

Apakah IMB lama saya di Solo masih berlaku?

Ya. IMB yang terbit sebelum aturan PBG tetap berlaku. PBG baru diperlukan bila bangunan diubah, diperluas, ditambah lantai, atau berubah fungsi.

Instansi mana yang menangani PBG di Kota Surakarta?

Pemeriksaan teknis ditangani DPUPR Kota Surakarta, sedangkan SK PBG diterbitkan secara online oleh DPMPTSP Kota Surakarta. Pengajuannya tetap satu pintu lewat SIMBG, atau OSS untuk kegiatan berusaha.

Berapa biaya PBG rumah di Solo?

Retribusi dihitung dari luas lantai, indeks bangunan, dan SHST sesuai Perda 14/2023, lalu muncul di SKRD. Warga MBR yang memenuhi kriteria Perwali 28/2025 bisa dibebaskan dari retribusi. Biaya dokumen teknis dihitung terpisah.

Apakah rumah 1 lantai di Solo wajib PBG?

Ya. Setiap bangunan gedung wajib memiliki PBG, termasuk rumah tinggal 1 lantai. Dokumen teknisnya lebih ringkas dibanding bangunan bertingkat.

Apakah ada PBG balik nama seperti IMB balik nama dulu?

Sistem PBG tidak lagi mengenal jenis permohonan balik nama seperti IMB dulu. IMB lama tetap sah walau pemilik berganti; yang dibalik nama adalah sertifikat tanahnya. Bila bank atau pembeli meminta bukti kelaikan bangunan, ajukan SLF, dan bila nama di IMB perlu disesuaikan, tanyakan langsung ke DPUPR Kota Surakarta.

Butuh pendampingan PBG atau SLF di Solo?

Mengurus PBG di Kota Surakarta menuntut gambar dan perhitungan yang rapi sejak unggahan pertama. Konstruksiana menyiapkan gambar arsitektur, struktur, dan MEP sesuai SNI, ditandatangani tenaga ahli ber-SKK, dan menindaklanjuti catatan revisi tim penilai sampai berkas dinyatakan sesuai. Lihat layanan konsultan PBG & SLF kami, yang juga melayani Solo dan sekitarnya.

Konsultasikan rencana bangunan Anda di Solo. Konsultasi awal gratis.

Konsultasi PBG Solo via WhatsApp

Sumber: PP 16/2021; Perda Kota Surakarta 14/2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Keputusan DPRD Kota Surakarta 40/2025; Perwali Surakarta 28/2025; informasi layanan DPMPTSP Kota Surakarta. Artikel pertama terbit 2014, diperbarui November 2026.